Model komunikasi partisipatif dari penyedia layanan public kepada penggunanya

Di Brisbane (dan di Australia pada umumnya) dapat kita lihat penerapan komunikasi yang baik antara pemerintah (dan/atau penyedia jasa public) dengan masyarakat/pengguna jasa. Komunikasi tersebut antara lain berupa ajakan atau himbauan kepada masyarakat untuk ikut terlibat di dalam program-program yang dijalankan oleh Pemerintah (baik Pusat maupun Daerah) ataupun rencana-rencana yang akan dijalankan. Dari adanya ajakan atau himbauan dimaksud, dapat kita lihat bahwa pihak eksekutif berupaya untuk melibatkan masyarakat di dalam pengambilan keputusan. Hal ini dapat diartikan bahwa eksekutif tidak ingin mengambil keputusan secara sepihak dan berupaya untuk mendengarkan masukan. Selain itu, dapat dilihat adanya upaya dari pihak eksekutif (penyedia jasa layanan public) untuk menyampaikan informasi yang transparan, lengkap dan utuh agar masyarakat dapat memahami kondisi yang sebenarnya dan pilihan-pilihan yang harus diambil oleh pihak eksekutif sebagai akibat dari kondisi tersebut.

Hal seperti ini cukup baik untuk ditiru oleh para pengambil kebijakan di Indonesia baik Pemerintah Pusat, Daerah, maupun BUMN.

Berikut ini adalah beberapa contoh yang saya catat dan sajikan di dalam tulisan ini:

BNE city council info

(Brisbane Mag edisi April 2015. Tabloid ini dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Selain dikirim langsung ke rumah-rumah, tabloid ini juga disediakan di beberapa tempat umum seperti di pertokoan ataupun pasar)

Contoh di atas adalah berupa tulisan dari Wali Kota (Lord Mayor) Brisbane mengenai vandalism. Di dalam tulisan tersebut, Lord Mayor menyajikan fakta berupa angka kerugian yang harus ditanggung oleh para pembayar pajak sebagai akibat dari aksi vandalisme (mencoreti atau mengotori fasilitas umum/public). Dengan pengungkapan fakta tersebut, masyarakat mendapat gambaran nyata mengenai kerugian ekonomis kegiatan vandalisme dan tergugah untuk ikut terlibat di dalam pencegahan meluasnya vandalisme agar kerugian yang harus ditanggung dapat menjadi semakin kecil.

Aust Post information1

Aust Post information2

Aust Post information

Contoh di atas adalah surat yang dikirim oleh Australia Post (kantor pos milik pemerintah Australia) kepada seluruh pelanggan mengenai kesulitan yang dihadapi oleh perusahaan dan konsekuensi-konsekuensi dari kesulitan tersebut. Salah satu upaya yang akan dilakukan oleh Australia Post untuk mengatasi masalah yang dihadapi adalah perubahan system pelayanan dan peningkatan harga perangko. Sebelum keputusan diambil, masyarakat diajak untuk terlibat di dalam proses diskusi dan pengambilan keputusan melalui laman yang disediakan.

Masih banyak contoh yang dapat saya lihat dalam kehidupan sehari-hari, missal penyampaian informasi mengenai akan terpengaruhnya arus lalu lintas sebagai akibat perbaikan jalan atau penyelenggaraan sebuah kegiatan. Informasi disampaikan tidak hanya melalui papan pengumuman tetapi juga melalui laman pemerintah daerah (City Council). Kemudian ajakan kepada masyarakan untuk ikut memberikan masukan ketika Pemerintah Negara Bagian Queensland menghadapi masalah deficit anggaran dan dihadapkan pada pilihan-pilihan yang cukup sulit yaitu apakah melepas/menjual asset/aktiva yang dimiliki atau mengurangi pengeluaran/belanja? Pilihan yang akan diambil tentu saja memiliki konsekuensi masing-masing.

Ini adalah salah satu kutipan berita mengenai contoh di atas:

http://statements.qld.gov.au/Statement/2014/10/16/jobs-and-economy-to-grow-through-strong-choices

Dari contoh-contoh yang disajikan di atas dapat diambil pelajaran bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan kepada public, masyarakat umum sebagai pengguna sudah seharusnya ikut dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang akan membawa dampak kepada mereka. Caranya, selain melalui penyampaian informasi yang transparan, lengkap dan informatif, juga melalui dibukanya saluran dialog/diskusi antara penyedia layanan dengan para penggunanya. Dengan demikian, diharapkan para pengguna dapat lebih memahami dan menerima keputusan yang akan diambil oleh penyedia layanan.

Dalam bahasa sederhana, meminjam istilah bahasa Jawa, sudah seharusnya pengguna jasa di”wongke” oleh para penyedia jasa layanan public.

Leave a comment